Bawaslu Kota Sawahlunto Gandeng Jurnalis Cegah Pelanggaran di Masa Kampanye

Silletnews.com, Sawahlunto – Untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat masa kampanye Pileg dan Pilpres RI pada 17 April 2019 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sawahlunto gelar Media Gathering Minggu (24/2/2019) bertempat di Hotel Ombilin dengan tema Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pertemuan dengan awak media yang bertugas di ‘Kota Arang’ ini dihadiri juga Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni SH, M.Kn sebagai narasumber.

Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto, Dwi Murini mengatakan, pertemuan dengan awak media ini dalam rangka membangun dan meningkatkan Relationship antarlembaga pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

“Pertemuan ini untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan pemilu legislatif dan Presiden 2019. Sebab saat ini memasuki masa kampanye hingga April 2019. Jadi kemungkinan adanya pelanggaran saat masa kampanye ini untuk dipantau bersama,” ujar Dwi Murini disaat pertemuan berlangsung.

Ia mengatakan, tugas pokok dan fungsi Bawaslu saat ini adalah pencegahan dan pelanggaran Pemilu 2019. “Sebisa mungkin pencegahan pelanggaran Pemilu 2019 bisa terus kami lakukan. Dengan cara sosialisasi ke para caleg dan masyarakat luas. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pers lah yang sangat membantu memberikan informasi jika memang ada pelanggaran di lapangan,” sebutnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh caleg di Kota Sawahlunto untuk menciptakan suasana yang sejuk dan jangan saling menghujat. Berkampanyelah yang santun dan mengikuti aturan yang ada. “Seperti Pilkada kemaren, Sawahlunto termasuk Kota kecil yang mempunyai banyak kasus. Money politik adalah pembodohan yang dilakukan dalam pendidikan berpolitik”, katanya.

Sementara itu, Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni SH, M.Kn mengatakan, peran penting dalam mensukseskan Pemilu 2019 adalah pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Memberi pelatihan kepada saksi agar dapat mengetahui hak dan kewenangan saksi.

“Khusus di masa kampanye ada larangan berkampanye dalam bentuk iklan diluar jadwal. 24 Maret hingga 13 April 2019 itulah saat yang diperbolehkan berkampanye dalam bentuk iklan,” ungkapnya. (SN.Anton)

BAGIKAN