Dugaan Adanya Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Ekploitasi Getah Pinus, Masyarakat Gelar Aksi

Sletnews.com, Sawahlunto – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Desa Kolok Mudik, menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah Desa Kolok Mudik dibawah pimpinan Kepala Desa Fatrionaldi.

Mosi tidak percaya dilakukan, desa yang berada di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto tersebut terkait aktivitas eksploitasi getah Pinus di kawasan desa yang berbatasan dengan Sulit Air, Kabupaten Solok.

Salah seorang warga yang ikut menandatangani mosi tidak percaya tersebut, Fadilla Jusman mengatakan, ekploitasi getah Pinus sudah dilakukan secara tertutup dan tidak transparan sejak tahun 2015 lalu hingga awal tahun 2019.

“Aparatur Desa Kolok Mudik seolah bertindak dengan tangan besi dalam mengambil keputusan memberikan rekomendasi bagi pengelola secara sepihak tanpa melibatkan Ninik Mamak,” katanya kepada wartawan, di Sawahlunto, Senin 4 Maret 2018.

Fadilla Jusman melanjutkan, getah Pinus merupakan kekayaan dan potensi desa yang semestinya diolah dan dimanfaatkan untuk pembangunan desa, bukan pribadi atau kelompok.

“Kami menduga oknum anggota desa meraup keuntungan pribadi dari ekploitasi getah Pinus yang telah berjalan selama 4 tahun,” lanjutnya.

Senada dengan Fadilla, Rahma Yudi mengungkapkan, ada ratusan juta rupiah yang masuk menjadi pendapatan asli desa justru mengalir ke kantong oknum aparat desa.

“Oknum aparat desa melakukan pembiaran terhadap pendapatan atau uang yang seharusnya menjadi pendapatan, sehingga menjadi kerugian bagi desa, dengan kejadian ini kami mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum aparat desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kolok Mudik, Fatrionaldi membantah apa yang dinyatakan oleh Masyarakat Peduli Desa Kolok Mudik tersebut. Menurutnya, ada ketidaktahuan masyarakat tentang hal ini, sebagian masyarakat menyangka bahwa hutan Pinus tersebut hutan ulayat atau hutan ninik mamak.

“Sebenarnya hutan Pinus itu hutan negara, yang menanam negara, izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, gubernur,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut Fatrionaldi, Pemerintah Desa hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada perorangan dan selanjutnya segala perijinan diurus sendiri ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kolok Mudik sudah sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi,” katanya.

“Dan rekomendasi itu bukan dari tahun 2015, tetapi rekomendasi dari Desa baru sejak 2017,” sambungnya.

Meski begitu, Fatrionaldi menginginkan untuk semua pihak bisa bertemu. “Bisa didudukkan secara Musyawarah Nagari (Musri). Karena tidak terlepasnya dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kolok. Nanti dijelaskan disana,” tutupnya. (SN.Anton)

BAGIKAN