Pemerintah akan Membangun Pangkalan Militer di Natuna

Jakarta – Pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Upaya itu untuk memperkuat kawasan perbatasan.

“Tahun 2017, perbatasan harus diperkuat dengan pangkalan militer,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 19 Mei 2016.

Rencana itu merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan wajah perbatasan bisa berubah maksimal tiga tahun. Alasannya, anggaran tahun ke depan akan terus berkurang karena pemerintah lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya.

“Tahun 2015, anggaran mencapai Rp16 triliun, tahun ini ada Rp14 triliun. Tahun depan mungkin berkurang karena mengutamakan masalah infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain,” kata Tjahjo.

Tjahjo berujar, jika Indonesia belum mampu membeli kapal induk untuk disiagakan di wilayah perbatasan, solusinya pemerintah akan menjadikan Kepulauan Natuna, Pulau Bitung, dan Pulau Morotai sebagai pangkalan militer.

“Jadi, Saumlaki yang berbatasan dengan Timor Leste juga akan jadi pangkalan militer kita,” kata Tjahjo.

Untuk merealisasikan itu, pemerintah, kata Tjahjo akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo guna menempatkan pimpinan armada memimpin pasukan di wilayah Natuna, Bitung serta Morotai. Upaya itu untuk mencegah gangguan keamanan di setiap perbatasan.

“Jadi, pimpinan komando armada AL itu di wilayah barat dan timur tak berfokus di Jakarta dan Surabaya. Itu sebagai percepatan untuk mencegah gangguan-gangguan keamanan di perbatasan,” kata Tjahjo.

Di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Upaya itu untuk memperkuat kawasan perbatasan.

“Tahun 2017, perbatasan harus diperkuat dengan pangkalan militer,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 19 Mei 2016.

Rencana itu merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan wajah perbatasan bisa berubah maksimal tiga tahun. Alasannya, anggaran tahun ke depan akan terus berkurang karena pemerintah lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya.

“Tahun 2015, anggaran mencapai Rp16 triliun, tahun ini ada Rp14 triliun. Tahun depan mungkin berkurang karena mengutamakan masalah infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain,” kata Tjahjo.

Tjahjo berujar, jika Indonesia belum mampu membeli kapal induk untuk disiagakan di wilayah perbatasan, solusinya pemerintah akan menjadikan Kepulauan Natuna, Pulau Bitung, dan Pulau Morotai sebagai pangkalan militer.

“Jadi, Saumlaki yang berbatasan dengan Timor Leste juga akan jadi pangkalan militer kita,” kata Tjahjo.

Untuk merealisasikan itu, pemerintah, kata Tjahjo akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo guna menempatkan pimpinan armada memimpin pasukan di wilayah Natuna, Bitung serta Morotai. Upaya itu untuk mencegah gangguan keamanan di setiap perbatasan.

“Jadi, pimpinan komando armada AL itu di wilayah barat dan timur tak berfokus di Jakarta dan Surabaya. Itu sebagai percepatan untuk mencegah gangguan-gangguan keamanan di perbatasan,” kata Tjahjo.(am/Vivanews)

BAGIKAN