SK Palsu Meresahkan, Ini Langkah Pemprov Kepri

–, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk tim untuk menelusuri seputar munculnya Surat Keputusan (SK) palsu pengangkatan pegawai honorer, karena hal itu mulai meresahkan masyarakat.

“Pemerintah Kepri telah membentuk tim untuk menelusuri permasalahan itu. Sampai hari ini belum tahu apa motivasi pelaku. Terlalu berani pelaku melakukan hal itu,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial di Tanjungpinang, Kamis (9/6).

Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kata Sukri, mengimbau masyarakat mewaspadai Surat Keputusan Pengangkatan Honorer palsu yang dibuat orang tidak bertanggungjawab.

“Jangan mudah dibujuk, dirayu, dan jangan mudah percaya dengan surat keputusan itu. Harus koordinasi dengan dinas terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sukhri juga minta kepala dinas agar tidak mudah percaya menerima seseorang yang menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer. Kepala dinas harus lebih teliti dan cermat menghadapinya.

“Harus verifikasi data dan informasi yang diterima, jangan langsung menerima orang tersebut,” katanya.

Menurut dia, permasalahan itu sama sekali bukan kesalahan pemerintah. Pemerintah justru dapat melaporkan pelaku yang membawa SK palsu itu. “Kami minta pihak kepolisian menyelidiki kasus ini,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Reni Yusneli sebelumnya telah memastikan bahwa Surat Keputusan(SK) Honorer di lingkungan Provinsi Kepri tersebut SK bodong.

Guna mencari dalang dan motiv dibalik terbitnya SK Palsu ini, Reni akan membuat pengaduan kepada pihak berwajib atas dugaan penipuan tersebut “Atas SK bodong ini, kita akan laporkan ke aparat hukum, karena itu ada unsur penipuan dan unsur pidana,” katanya. (mb/antara)

BAGIKAN